Dugaan Pelanggaran Spek Proyek Revitalisasi SMP Gunung Mulya Bogor Capai Rp 792 Juta, LSM Minta APH Turun Tangan
BOGOR,mitrapolri.info-Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SMP Gunung Mulya, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menuai sorotan publik. Proyek yang bersumber dari dana APBN TA 2026 sebesar Rp 792.913.000 tersebut diduga kuat dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Berdasarkan hasil investigasi tim awak media di lokasi, ditemukan beberapa poin pekerjaan yang disinyalir menabrak aturan:
Penggunaan Keramik: Pemasangan keramik pada fisik bangunan diduga bertentangan dengan ketentuan standar yang diatur dalam juknis.
Material Atap: Penggunaan material atap yang seharusnya diwajibkan menggunakan atap metal/spandek, di lapangan justru menggunakan triplek/tripblok yang dicat putih.
Ukuran Ruangan: Ketidaksesuaian penataan pada dimensi standar ruang kelas SMP berukuran 7 \times 9\text{ m} (63\text{ m}^2 – 64\text{ m}^2).
Padahal, program revitalisasi ini bertujuan utama untuk memulihkan fungsi bangunan, menata lingkungan sekolah, serta menyediakan sarana-prasarana belajar yang aman dan nyaman guna meningkatkan kualitas akses pelayanan pendidikan. Sekolah di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah Siti Juhairiyah ini dinilai tidak mengindahkan standar operasional yang ada.
Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM Siliwangi Bersatu, W. Gunawan, didampingi Dalimunte, S.H., menegaskan agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengambil tindakan tegas.
”Pihak APH wajib memeriksa dan memanggil pihak-pihak terkait atas pekerjaan yang tidak sesuai spek dan bistek ini. Perubahan beberapa item material secara sepihak jelas menimbulkan potensi selisih anggaran yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi demi memperkaya diri sendiri. Kami minta Tipikor Polres, Polda, hingga Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri dan Kejati segera turun tangan menyelamatkan uang negara,” tegas W. Gunawan.
Pihak media dan masyarakat mendesak tim dinas terkait, Inspektorat, Dinas Pendidikan, pengawas, hingga konsultan proyek untuk tidak tutup mata dan segera melakukan evaluasi serta audit menyeluruh terhadap proyek revitalisasi tersebut
Tim
