Di duga Saepudin ks smps Mujahidin bertangan besi anggaran dipegang semua p2SP tidak di pungsikan
Bogor Program revitalisasi bantuan pembangunan di SMPS Mujahidin yang berlokasi di Kp. Keroncong RT 03/08, Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, menuai sorotan tajam. Langkah Kepala Sekolah, Muhamad Saepudin, diduga kuat tidak transparan dalam pengelolaan anggaran pembangunan tersebut.
Berdasarkan temuan di lapangan, proyek ini tidak memasang papan informasi anggaran sebagai bentuk keterbukaan publik. Selain itu, pengerjaan proyek diduga dikelola secara sepihak oleh Kepala Sekolah tanpa melibatkan Tim Panitia Pembangunan Sekolah (P2SP) secara optimal.
Dugaan Pelanggaran Keterbukaan Publik: Papan proyek yang seharusnya memuat nilai anggaran, sumber dana, dan masa pengerjaan tidak ditemukan di lokasi pengerjaan.
P2SP Diduga Bekerja Formalitas: Tim P2SP disebut hanya dijadikan “tulis tonggong” atau nama formalitas semata, sementara pengelolaan dana dipegang secara penuh oleh pihak Kepala Sekolah.
Melihat kondisi tersebut, tim awak media mendesak pihak aparat penegak hukum (APH) dan dinas terkait untuk segera melakukan penyelidikan (lidik) menyeluruh terhadap Muhamad Saepudin demi menyelamatkan uang rakyat dari potensi penyalahgunaan
