Diduga Hindari Konfirmasi Dana Desa dan Bankeu 2025, Bendahara Desa Tanjungsari Aboy Kabur Lewat Jendela Saat Didatangi Media 

Avatar photo

Jumat, 30 Januari 2026 - 11:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Diduga Hindari Konfirmasi Dana Desa dan Bankeu 2025, Bendahara Desa Tanjungsari Aboy Kabur Lewat Jendela Saat Didatangi Media 

 

Bogor, mitrapolri info – Sikap tidak kooperatif ditunjukkan Bendahara Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Aboy, saat hendak dikonfirmasi awak media terkait pengelolaan Dana Desa (DD) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Tahun Anggaran 2025.

Bukannya memberikan penjelasan secara terbuka, Aboy justru diduga melarikan diri lewat jendela kantor desa untuk menghindari wartawan.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (29/01/2026) ketika tim awak media mendatangi Kantor Desa Tanjungsari dengan maksud melakukan konfirmasi resmi dan wawancara langsung mengenai penggunaan anggaran desa yang bersumber dari keuangan negara.

Namun saat hendak ditemui, Aboy tidak menunjukkan itikad baik untuk memberikan keterangan. Dari pantauan di lokasi, ia justru keluar melalui bagian belakang kantor, diduga lewat jendela, sesaat sebelum awak media mendekat.

Baca Juga :  Rupiah Semakin Melemah, Rakyat Tambah Menderita Pemerintah Tutup Mata

“Kami datang secara baik-baik hanya untuk konfirmasi soal penggunaan Dana Desa dan Bankeu 2025. Tapi bendahara malah kabur. Ini menimbulkan tanda tanya besar,” ujar salah satu awak media.

Tidak hanya bendahara, Kepala Desa Tanjungsari, Japar, juga tidak berhasil ditemui. Saat dikonfirmasi, kepala desa disebut sedang tidak berada di kantor tanpa ada pejabat yang mewakili untuk memberikan penjelasan.

Transparansi Pengelolaan Anggaran Dipertanyakan

Sikap menghindari konfirmasi media terkait anggaran publik dinilai bertolak belakang dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Padahal, Dana Desa dan Bankeu merupakan uang negara yang penggunaannya wajib diketahui masyarakat.

Baca Juga :  Dewan Komisi IV DPRD Bogor H. Ading Berikan Bantuan Kursi Roda untuk Warga

Hal tersebut diatur dalam:

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

yang menegaskan bahwa badan publik wajib membuka akses informasi kepada masyarakat, termasuk kepada pers.

Penghindaran konfirmasi, bahkan sampai diduga kabur lewat jendela, justru memperkuat kecurigaan publik terhadap pengelolaan anggaran di Desa Tanjungsari.

 

Atas kejadian ini, sejumlah pihak mendesak Inspektorat Kabupaten Bogor, DPMD, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit dan pemeriksaan terhadap penggunaan Dana Desa dan Bankeu Tahun Anggaran 2025.

Hingga berita ini diterbitkan, Aboy maupun Kepala Desa Japar belum memberikan klarifikasi resmi. Tim awak media masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan.pungkas

 

Red

Berita Terkait

Susane Febriyati Suryakartalegawa, S.H.: Dari Majelis Adat Sumedanglarang hingga Suara Independen Kebijakan Publik
Apresiasi Masyarakat Untuk Polri Usut! Dugaan Korupsi dan TPPU Pengadaan Batu Bara ke PLTU 
Komisi Informasi Jabar Kabulkan Gugatan Warga, Pemdes Banyuasih Wajib Serahkan LPJ APBDes 2021–2023
Kuasa Hukum Korban Tegaskan Tolak Damai, Kasus Kekerasan Seksual Anak Terus Berproses
Awak Media Soroti Dugaan Kejanggalan Proyek P3-TGAI di Desa Munjul, Hak Jawab Ketua Panitia dan Kepala Desa Masih Ditunggu
Revitalisasi SMP Siliwangi Mandiri Telan Anggaran Rp2,49 Miliar, Ketua Panitia Sebut Detail Proyek Diketahui Kepala Sekolah
Media Mitrapolri.info Mengucapkan Selamat dan Sukses kepada Irjen Pol Pipit Rismanto, S.I.K., M.H. atas Amanah Baru sebagai Kapolda Jawa Barat
Kepala Desa Wargasari Ajak Warga Gotong Royong Perbaiki Saluran Cidadali Pasca bencana Pergeseran Tanah 2024

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 11:27 WIB

Susane Febriyati Suryakartalegawa, S.H.: Dari Majelis Adat Sumedanglarang hingga Suara Independen Kebijakan Publik

Jumat, 10 Juli 2026 - 07:43 WIB

Apresiasi Masyarakat Untuk Polri Usut! Dugaan Korupsi dan TPPU Pengadaan Batu Bara ke PLTU 

Kamis, 9 Juli 2026 - 09:39 WIB

Komisi Informasi Jabar Kabulkan Gugatan Warga, Pemdes Banyuasih Wajib Serahkan LPJ APBDes 2021–2023

Rabu, 8 Juli 2026 - 09:34 WIB

Kuasa Hukum Korban Tegaskan Tolak Damai, Kasus Kekerasan Seksual Anak Terus Berproses

Rabu, 8 Juli 2026 - 06:22 WIB

Awak Media Soroti Dugaan Kejanggalan Proyek P3-TGAI di Desa Munjul, Hak Jawab Ketua Panitia dan Kepala Desa Masih Ditunggu

Berita Terbaru