DPRD Kabupaten Bandung Barat Gelar Rapat Paripurna Milangkala ke-19, Jadi Momentum Evaluasi dan Penguatan Pembangunan
KBB,mitrapolri.info– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat menggelar Rapat Paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi (Milangkala) ke-19 Kabupaten Bandung Barat di Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat, Jumat (19/6/2026).
Rapat paripurna tersebut menjadi momentum refleksi bersama atas perjalanan pembangunan Kabupaten Bandung Barat selama 19 tahun, sekaligus membahas berbagai tantangan yang masih harus dihadapi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Wakil Bupati Asep Ismail, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat M. Mahdi, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Kapolres Cimahi, Dandim 0609 Cimahi, unsur Forkopimda, para tokoh pendiri Kabupaten Bandung Barat, mantan kepala daerah, komisioner KPU dan Bawaslu, pimpinan partai politik, para camat, kepala desa, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat M. Mahdi menyampaikan penghargaan kepada para tokoh pendiri yang telah memperjuangkan lahirnya Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung.
Menurut Mahdi, perjalanan pembangunan Kabupaten Bandung Barat tidak lepas dari peran berbagai kepemimpinan yang telah memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah.
Ia juga mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun demikian, Mahdi mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan demi memenuhi harapan masyarakat.
“Kita harus jujur bahwa kinerja eksekutif dan legislatif belum bisa mencapai harapan yang penuh bagi rakyat, oleh karena itu mari kita bekerja sama untuk mewujudkannya,” ujar Mahdi.
Sementara itu, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menjelaskan bahwa tema Milangkala ke-19 tahun ini adalah “19 Tahun Kabupaten Bandung Barat: Ngejaga Amanah, Ngewangun Raharja”.
Menurut Jeje, tema tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang berintegritas serta pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan capaian pembangunan tahun 2025, Kabupaten Bandung Barat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28 persen. Tingkat kemiskinan berada pada angka 9,87 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,60 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 71,65 poin.
Di sektor infrastruktur, penanganan jalan kabupaten mencapai 36,858 kilometer yang berdampak pada meningkatnya kondisi jalan mantap hingga 78,80 persen.
Jeje menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus membuka ruang kritik dan masukan demi perbaikan pelayanan publik.
“Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan tersebut. Kami siap menerima kritik sebagai energi perbaikan, menerima masukan sebagai bahan evaluasi, dan menerima aspirasi masyarakat sebagai amanah yang wajib diperjuangkan,” tegas Jeje.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui angka dan laporan, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurutnya, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi besar untuk terus berkembang, terutama dari sektor pariwisata dan kekayaan alam yang dimiliki, termasuk kawasan wisata Lembang yang menjadi salah satu destinasi unggulan Jawa Barat.
Meski demikian, Erwan mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Ia mencontohkan peristiwa tanah longsor yang pernah terjadi di kawasan Cisarua sebagai pengingat bahwa pembangunan harus selalu memperhatikan daya dukung alam.
Erwan pun mendorong Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk memprioritaskan tiga aspek utama, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif, keberlanjutan pembangunan infrastruktur, serta penguatan mitigasi bencana guna melindungi masyarakat dari berbagai potensi risiko di masa mendatang.
Milangkala ke-19 Kabupaten Bandung Barat diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam mewujudkan Bandung Barat yang semakin maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
(Ds)
