PKBM Annur Karimah Sukaresmi Diduga Akali Dana BOP 2025, Peserta Didik Fiktif Dibongkar!

Avatar photo

Senin, 13 Oktober 2025 - 14:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PKBM Annur Karimah Sukaresmi Diduga Akali Dana BOP 2025, Peserta Didik Fiktif Dibongkar!

Cianjur,mitrapolri.info-Dugaan penyimpangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan Tahun Anggaran 2025 kembali mencuat di Kabupaten Cianjur. Kali ini, sorotan mengarah ke PKBM Annur Karimah yang berlokasi di Kecamatan Sukaresmi.

Informasi yang dihimpun dari hasil investigasi lapangan mengungkap adanya manipulasi data peserta didik serta ketidaksesuaian kegiatan belajar mengajar di lembaga tersebut. Sejumlah sumber menyebutkan, data peserta didik yang dilaporkan ke Dapodik (Data Pokok Pendidikan) tidak sesuai dengan jumlah warga belajar yang aktif mengikuti kegiatan belajar.

Baca Juga :  Kasus Dugaan Pelecehan via SMS di Babakan Madang Bogor, Keluarga Korban Siapkan Laporan Hukum

 

“Coba periksa langsung ke lapangan. Jumlah peserta didik yang belajar tidak sebanyak yang dilaporkan di Dapodik. Diduga ada data fiktif untuk menggelembungkan dana BOP,” ujar salah satu narasumber yang mengetahui situasi di sekitar PKBM tersebut.

Secara administratif, lembaga tersebut dipimpin oleh Rizki Pemilianti. Namun, kuat dugaan bahwa kendali penuh, terutama dalam pengelolaan keuangan, berada di tangan Ali Yusup, yang disinyalir menjadi pengatur aliran dana dan kebijakan internal PKBM.

Dana BOP kesetaraan sendiri terbilang cukup besar:

Paket A: Rp 1.320.000 per siswa

Paket B: Rp 1.520.000 per siswa

Paket C: Rp 1.830.000 per siswa

Baca Juga :  Diduga Banyak Kejanggalan, Proyek Revitalisasi SMP IT Nurul Yaqin Patia Jadi Sorotan

PKBM Annur Karimah diketahui menerima total anggaran mencapai Rp 227.550.000 untuk tahun 2025. Ironisnya, kegiatan belajar tatap muka disebut hampir tidak berjalan sama sekali.

Padahal, BOP Kesetaraan dirancang untuk membantu masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan setelah putus sekolah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan dana tersebut justru berpotensi dijadikan ladang bisnis dan keuntungan pribadi oleh oknum pengelola.

Masyarakat dan pemerhati pendidikan berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dan Inspektorat Daerah segera turun tangan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap laporan keuangan serta kebenaran data peserta didik di Dapodik.

Budiman

Berita Terkait

Susane Febriyati Suryakartalegawa, S.H.: Dari Majelis Adat Sumedanglarang hingga Suara Independen Kebijakan Publik
Apresiasi Masyarakat Untuk Polri Usut! Dugaan Korupsi dan TPPU Pengadaan Batu Bara ke PLTU 
Komisi Informasi Jabar Kabulkan Gugatan Warga, Pemdes Banyuasih Wajib Serahkan LPJ APBDes 2021–2023
Kuasa Hukum Korban Tegaskan Tolak Damai, Kasus Kekerasan Seksual Anak Terus Berproses
Awak Media Soroti Dugaan Kejanggalan Proyek P3-TGAI di Desa Munjul, Hak Jawab Ketua Panitia dan Kepala Desa Masih Ditunggu
Revitalisasi SMP Siliwangi Mandiri Telan Anggaran Rp2,49 Miliar, Ketua Panitia Sebut Detail Proyek Diketahui Kepala Sekolah
Media Mitrapolri.info Mengucapkan Selamat dan Sukses kepada Irjen Pol Pipit Rismanto, S.I.K., M.H. atas Amanah Baru sebagai Kapolda Jawa Barat
Kepala Desa Wargasari Ajak Warga Gotong Royong Perbaiki Saluran Cidadali Pasca bencana Pergeseran Tanah 2024

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 11:27 WIB

Susane Febriyati Suryakartalegawa, S.H.: Dari Majelis Adat Sumedanglarang hingga Suara Independen Kebijakan Publik

Jumat, 10 Juli 2026 - 07:43 WIB

Apresiasi Masyarakat Untuk Polri Usut! Dugaan Korupsi dan TPPU Pengadaan Batu Bara ke PLTU 

Kamis, 9 Juli 2026 - 09:39 WIB

Komisi Informasi Jabar Kabulkan Gugatan Warga, Pemdes Banyuasih Wajib Serahkan LPJ APBDes 2021–2023

Rabu, 8 Juli 2026 - 09:34 WIB

Kuasa Hukum Korban Tegaskan Tolak Damai, Kasus Kekerasan Seksual Anak Terus Berproses

Rabu, 8 Juli 2026 - 06:22 WIB

Awak Media Soroti Dugaan Kejanggalan Proyek P3-TGAI di Desa Munjul, Hak Jawab Ketua Panitia dan Kepala Desa Masih Ditunggu

Berita Terbaru