SMP Plus Bina Prestasi Terkesan Banyak Masalah Layak Diperiksa.

Avatar photo

Selasa, 26 Agustus 2025 - 07:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SMP Plus Bina Prestasi Terkesan Banyak Masalah Layak Diperiksa.

Subang,mitrapolri.info– SMP Plus Bina Prestasi, sebuah lembaga pendidikan menengah pertama yang berlokasi di Desa Kalemsari Kecamtan Compreng Kabupaten Subang. Lembaga tersebut tengah menjadi sorotan karena diduga memiliki sejumlah masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait.

Mulai dari kebijakan pembelian seragam yang dinilai memberatkan para orang tua wali murid, tidak adanya papan nama lembaga, hingga praktik penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS), menjadi catatan yang patut diperiksa.

Sejumlah wali murid mengeluhkan kebijakan sekolah yang mewajibkan pembelian seragam di tempat yang telah ditentukan dengan harga yang relatif mahal. Mereka menilai, kebijakan ini memberatkan ekonomi keluarga, terutama bagi mereka yang memiliki lebih dari satu anak yang bersekolah, dan minimya per ekonomian

“Kami merasa terpaksa membeli seragam di sekolah, padahal harganya lebih mahal dari di luar,” ujar salah seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya. “Kalau tidak beli di sekolah, katanya tidak sesuai dengan standar.”

Baca Juga :  Selamat Jalan Para Pahlawan Bhayangkara, Gugur dalam Tugas Pemberantasan Narkoba

Selain masalah seragam, SMP Plus Bina Prestasi juga disorot karena tidak memasang papan nama lembaga di depan sekolah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas dan transparansi lembaga pendidikan tersebut.

“Kami bingung, kenapa sekolah ini tidak memasang papan nama,” ujar seorang Aktipis pengamat pendidikan. “Padahal, papan nama itu penting sebagai identitas dan informasi bagi masyarakat.”

Masalah lain yang menjadi perhatian adalah praktik penjualan buku LKS kepada siswa. Padahal, sesuai dengan peraturan pemerintah, sekolah tidak diperbolehkan menjual buku LKS kepada siswa, apalgi sudah adanya penerimaan dana (BOS) Biaya Oprasional Sekolah

“Kami dipaksa membeli buku LKS di sekolah dengan harga yang cukup mahal,” keluh seorang siswa SMP Plus Bina Prestasi. “Kalau tidak beli, katanya tidak bisa mengikuti pelajaran.”

Baca Juga :  Diduga Tak Transparan, Pengelolaan Dana Desa Curug Kecamatan Cibaliung Disorot Warga 

Ketika tim media ini mau menemui Kepala Sekolah di kantornya, Namun sangat disayangkan kepala Sekolah tidak ada ditempat, malah ada ibu guru yang mengaku bendahar Sekolah dan sekaligus istri dari ketua yayan sekolah

Ketika disinggung terkait masalah tidak adanya papan Lembaga sekolah penjualan LKS dan Penjualan Seragam yang sangat kemahalan ia mengatakan dengan terbata bata terkesan ada yang di sembunyikan

“Sekolah ini sudah berjalan lama” Ucapnya Ibu guru Bendahara sekolah istri dari ketua yayasan sekolah, Ucapan yang terlalu singkat sambil muka memerah

Menanggapi hal ini, sejumlah aktivis Pengamat pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Forum Barisan Anti Korupsi, Agus Sirait ia mendesak agar Dinas Pendidikan setempat segera melakukan investigasi terhadap SMP Plus Bina Prestasi

(Ddng)

Berita Terkait

Susane Febriyati Suryakartalegawa, S.H.: Dari Majelis Adat Sumedanglarang hingga Suara Independen Kebijakan Publik
Apresiasi Masyarakat Untuk Polri Usut! Dugaan Korupsi dan TPPU Pengadaan Batu Bara ke PLTU 
Komisi Informasi Jabar Kabulkan Gugatan Warga, Pemdes Banyuasih Wajib Serahkan LPJ APBDes 2021–2023
Kuasa Hukum Korban Tegaskan Tolak Damai, Kasus Kekerasan Seksual Anak Terus Berproses
Awak Media Soroti Dugaan Kejanggalan Proyek P3-TGAI di Desa Munjul, Hak Jawab Ketua Panitia dan Kepala Desa Masih Ditunggu
Revitalisasi SMP Siliwangi Mandiri Telan Anggaran Rp2,49 Miliar, Ketua Panitia Sebut Detail Proyek Diketahui Kepala Sekolah
Media Mitrapolri.info Mengucapkan Selamat dan Sukses kepada Irjen Pol Pipit Rismanto, S.I.K., M.H. atas Amanah Baru sebagai Kapolda Jawa Barat
Kepala Desa Wargasari Ajak Warga Gotong Royong Perbaiki Saluran Cidadali Pasca bencana Pergeseran Tanah 2024

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 11:27 WIB

Susane Febriyati Suryakartalegawa, S.H.: Dari Majelis Adat Sumedanglarang hingga Suara Independen Kebijakan Publik

Jumat, 10 Juli 2026 - 07:43 WIB

Apresiasi Masyarakat Untuk Polri Usut! Dugaan Korupsi dan TPPU Pengadaan Batu Bara ke PLTU 

Kamis, 9 Juli 2026 - 09:39 WIB

Komisi Informasi Jabar Kabulkan Gugatan Warga, Pemdes Banyuasih Wajib Serahkan LPJ APBDes 2021–2023

Rabu, 8 Juli 2026 - 09:34 WIB

Kuasa Hukum Korban Tegaskan Tolak Damai, Kasus Kekerasan Seksual Anak Terus Berproses

Rabu, 8 Juli 2026 - 06:22 WIB

Awak Media Soroti Dugaan Kejanggalan Proyek P3-TGAI di Desa Munjul, Hak Jawab Ketua Panitia dan Kepala Desa Masih Ditunggu

Berita Terbaru