Perkap Kapolri Nomor 4 Tahun 2025: Pedoman Tegas Penindakan Aksi Penyerangan terhadap Polri

Avatar photo

Kamis, 2 Oktober 2025 - 01:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Perkap Kapolri Nomor 4 Tahun 2025: Pedoman Tegas Penindakan Aksi Penyerangan terhadap Polri

Jakarta Selatan,mitrapolri.info– Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi menerbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penindakan Aksi Penyerangan terhadap Polri. Regulasi ini dikeluarkan di Jakarta pada Selasa (30/9) sebagai pedoman normatif bagi setiap anggota Polri dalam menghadapi ancaman yang membahayakan jiwa, merusak fasilitas, serta mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Aturan ini menjadi dasar hukum agar Polri dapat bertindak secara tegas, terukur, profesional, proporsional, dan berlandaskan hukum.

Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Pol. Erdi Adrimurlan Chaniago, S.I.K., S.H., M.Si., menjelaskan bahwa Perkap tersebut bukan hanya merespons insiden, tetapi juga sebagai langkah antisipasi agar tindakan kepolisian di lapangan selalu sesuai ketentuan hukum.

Baca Juga :  Meriah dan Penuh Haru, PKBM Al-Bayan Lepas Ratusan Lulusan Paket A, B, dan C

“Perkap Kapolri Nomor 4 Tahun 2025 ini disusun untuk memberikan pedoman jelas bagi anggota Polri ketika menghadapi aksi penyerangan. Jadi bukan sekadar merespons satu kejadian, melainkan upaya antisipasi agar tindakan kepolisian di lapangan selalu tegas, terukur, dan sesuai hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si., menekankan pentingnya Polri menjadi sosok yang rendah hati, tidak arogan, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa tugas polisi sejatinya adalah pelindung, pengayom, dan pelayan rakyat.

Baca Juga :  Media Mitrapolri.info Mengucapkan Selamat dan Sukses kepada Irjen Pol Pipit Rismanto, S.I.K., M.H. atas Amanah Baru sebagai Kapolda Jawa Barat

“Menjadi polisi harus ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, maka tidak ada gunanya. Ingat, menjadi polisi itu ada batasnya, tapi menjadi rakyat tidak ada batasnya,” ujarnya.

Dengan hadirnya regulasi ini, Polri diharapkan semakin profesional dalam menjalankan tugas, menjaga wibawa institusi, serta semakin dekat dengan masyarakat melalui pelayanan yang humanis, tegas, dan berkeadilan.

#Red

Berita Terkait

Susane Febriyati Suryakartalegawa, S.H.: Dari Majelis Adat Sumedanglarang hingga Suara Independen Kebijakan Publik
Apresiasi Masyarakat Untuk Polri Usut! Dugaan Korupsi dan TPPU Pengadaan Batu Bara ke PLTU 
Komisi Informasi Jabar Kabulkan Gugatan Warga, Pemdes Banyuasih Wajib Serahkan LPJ APBDes 2021–2023
Kuasa Hukum Korban Tegaskan Tolak Damai, Kasus Kekerasan Seksual Anak Terus Berproses
Awak Media Soroti Dugaan Kejanggalan Proyek P3-TGAI di Desa Munjul, Hak Jawab Ketua Panitia dan Kepala Desa Masih Ditunggu
Revitalisasi SMP Siliwangi Mandiri Telan Anggaran Rp2,49 Miliar, Ketua Panitia Sebut Detail Proyek Diketahui Kepala Sekolah
Media Mitrapolri.info Mengucapkan Selamat dan Sukses kepada Irjen Pol Pipit Rismanto, S.I.K., M.H. atas Amanah Baru sebagai Kapolda Jawa Barat
Kepala Desa Wargasari Ajak Warga Gotong Royong Perbaiki Saluran Cidadali Pasca bencana Pergeseran Tanah 2024

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 11:27 WIB

Susane Febriyati Suryakartalegawa, S.H.: Dari Majelis Adat Sumedanglarang hingga Suara Independen Kebijakan Publik

Jumat, 10 Juli 2026 - 07:43 WIB

Apresiasi Masyarakat Untuk Polri Usut! Dugaan Korupsi dan TPPU Pengadaan Batu Bara ke PLTU 

Kamis, 9 Juli 2026 - 09:39 WIB

Komisi Informasi Jabar Kabulkan Gugatan Warga, Pemdes Banyuasih Wajib Serahkan LPJ APBDes 2021–2023

Rabu, 8 Juli 2026 - 09:34 WIB

Kuasa Hukum Korban Tegaskan Tolak Damai, Kasus Kekerasan Seksual Anak Terus Berproses

Rabu, 8 Juli 2026 - 06:22 WIB

Awak Media Soroti Dugaan Kejanggalan Proyek P3-TGAI di Desa Munjul, Hak Jawab Ketua Panitia dan Kepala Desa Masih Ditunggu

Berita Terbaru