Pengawasan Internal Tak Berfungsi, PUPR, Dispora dan DPRD KBB Jadi Sorotan Tajam BPK
KBB,mitrapolri.info— Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat menilai, temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2025 ibarat pukulan telak bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Lemahnya pengawasan internal terhadap pihak ketiga — kontraktor maupun rekanan — ternyata bukan masalah terpencil, melainkan menjalar meluas dari dinas teknis hingga lembaga legislatif daerah.
Sorotan paling tajam tertuju pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KBB. Sebanyak 17 paket pekerjaan pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan terbukti tidak dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak. Baik volume pekerjaan dipangkas maupun spesifikasi diturunkan mutunya. Pengawas dinas dinilai menutup mata; pekerjaan dibiarkan berjalan sekadar “asal selesai” tanpa koreksi tegas. Akibatnya, nilai aset daerah tercatat besar di atas kertas, namun kondisi fisiknya jauh dari standar yang dijanjikan.
Tak hanya PUPR, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) KBB pun ikut terseret dalam daftar temuan BPK RI. Pengelolaan kerja sama dengan pihak ketiga terkait pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga dinilai lemah akuntabilitasnya. Pemeriksaan lapangan sangat minim, sedangkan verifikasi laporan kemajuan pekerjaan sekadar formalitas. Potensi kebocoran anggaran pun sulit dihindari — uang rakyat dialirkan tanpa hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Yang mengejutkan, temuan BPK juga menyasar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KBB selaku lembaga pengawas daerah. Pengelolaan anggaran yang melibatkan pihak ketiga — baik untuk kegiatan penunjang maupun pengadaan jasa konsultansi — terungkap lemah pengawasan internalnya. Padahal, DPRD seharusnya menjadi garda terdepan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Apabila pengelolaan di lingkungannya sendiri tidak tertib, maka kredibilitas pengawasan terhadap lembaga eksekutif pun patut dipertanyakan publik.
Ketua Pokja Wartawan KBB menegaskan, seluruh temuan ini bermula dari satu akar masalah: pengawasan internal di lingkungan Pemkab KBB telah kehilangan fungsinya.
“Jika sejak awal dinas teknis dan lembaga terkait bekerja dengan jujur dan tegas, BPK tidak perlu turun tangan membongkar semuanya. Ini bukan sekadar laporan pemeriksaan — melainkan teguran keras sekaligus ujian. Apakah Pemkab KBB berani membenahi sistem secara menyeluruh, atau justru terus membiarkan kelonggaran yang merugikan rakyat Bandung Barat?” tegasnya.
Narasumber Pewarta : Ketua Pokja Wartawan KBB M Raup. Editor Red : Echa.
