Bantuan Revitalisasi Rp1,4 Miliar ke SMPS Ma’arif NU Ciomas Disorot, Diduga Tak Tepat Sasaran hingga Bermuatan Jalur Politik
Bogor,mitrapolri.info– Alokasi bantuan Program Revitalisasi Sekolah senilai Rp1.412.508.000 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk SMPS Ma’arif NU Ciomas, Kabupaten Bogor, kini menjadi sorotan tajam. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Siliwangi Bersatu menilai penyaluran dana tersebut kurang tepat sasaran dan menyisakan banyak tanda tanya.
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi sekolah yang beralamat di Jl. Raya Kreteg No. 55, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, bangunan yang direncanakan direhabilitasi justru masih tampak kokoh dan layak pakai. Dana fantastis ini dialokasikan untuk rehabilitasi 7 ruang kelas, 1 unit toilet, serta penataan lingkungan di 9 titik.
Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam, mengingat masih banyak sekolah lain di pelosok Kabupaten Bogor yang bangunannya sudah rusak parah hingga ambruk, namun belum tersentuh bantuan sama sekali.
Bermuatan Jalur Aspirasi Politik?
Penelusuran lebih lanjut mengungkap fakta bahwa Kepala Sekolah SMPS Ma’arif NU Ciomas, Jamal Maulana, diketahui aktif di organisasi GP Ansor yang bernaung di bawah sayap partai politik tertentu. Hal ini memunculkan dugaan kuat bahwa mulusnya aliran dana tersebut didorong oleh jalur aspirasi politik, bukan semata-mata berdasarkan skala prioritas kerusakan sesuai data Dapodik.
“Kami meminta Kemendikdasmen turun langsung verifikasi ke lapangan sebelum mengucurkan dana. Jalur aspirasi jangan sampai dijadikan ‘jalan tol’ yang mengabaikan kriteria utama, sehingga menggeser posisi sekolah yang benar-benar membutuhkan,” tegas M. Fahmi Abdul Wahab, S.H., M.H., selaku pengurus pusat LSM Laskar Siliwangi Bersatu didampingi Dalimunte, S.H., M.H.
Pengerjaan Diduga Didominasi Keluarga
Tidak hanya soal ketidaktepatan sasaran, pelaksanaan proyek juga disinyalir menyimpang dari aturan. Pengerjaan diduga didominasi oleh lingkaran keluarga, dan justru tidak memberdayakan warga sekitar sebagaimana diamanatkan dalam arahan Bimbingan Teknis (Bintek).
Desakan Audit Menyeluruh
LSM Laskar Siliwangi Bersatu pun mendesak pihak berwenang segera melakukan penelusuran mendalam:
– Inspektorat Kemendikdasmen & BPKP: Audit kelayakan penerima bantuan dan verifikasi kesesuaian data lapangan.
– Tipikor Polres Bogor, Polda Jabar, hingga Kejati Jabar: Telusuri potensi penyimpangan, dugaan gratifikasi terkait alokasi jalur politik, serta kesesuaian spesifikasi RAB dan SPJ dengan Juklak/Juknis yang berlaku.
Red
