Tolak Bungkam Dokumen Panas Bumi Tampomas, MASL Adukan Pemkab Sumedang ke Ombudsman dan Siap Gugat ke Komisi Informasi
Sumedang,mitrapolri.info – Polemik keterbukaan informasi terkait rencana pengembangan panas bumi di Gunung Tampomas kembali mencuat. Majelis Adat Sumedanglarang (MASL) mengajukan Surat Keberatan resmi kepada Bupati Sumedang pada 20 Juli 2026 setelah Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Utama menolak membuka 13 dokumen yang dimohonkan terkait proyek panas bumi Tampomas.
Keberatan tersebut berawal dari pernyataan Sekda Sumedang dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menyebut proyek geothermal Gunung Tampomas telah “dilelang” dan telah memiliki badan usaha peminat.
Ketua Majelis Adat Sumedanglarang (MASL), Susane Febriyati Suryakartalegawa, S.H., menilai pernyataan tersebut perlu diklarifikasi karena, menurutnya, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 309.K/EK.04/MEM.E/2025, status kawasan Gunung Tampomas saat ini merupakan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) setelah pencabutan status Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) melalui kebijakan Kementerian ESDM pada 2025.
Menurut Susane, berdasarkan ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan PP Nomor 7 Tahun 2017, wilayah berstatus WPSPE diperuntukkan bagi kegiatan survei dan eksplorasi awal, sehingga diperlukan kejelasan mengenai dasar hukum apabila terdapat informasi mengenai proses lelang atau penetapan badan usaha.
Selain mempertanyakan informasi tersebut, MASL juga menyoroti belum terpenuhinya permohonan audiensi yang diajukan bersama 16 organisasi adat kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang serta belum dibukanya dokumen yang diminta melalui mekanisme Keterbukaan Informasi Publik.
MASL menyatakan telah melaporkan Bupati Sumedang ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat atas dugaan maladministrasi berupa penundaan berlarut dalam menindaklanjuti permohonan audiensi masyarakat.
Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keberatan yang diajukan kepada atasan PPID wajib ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang diatur undang-undang. MASL menyatakan apabila permohonan informasi tetap tidak dipenuhi sesuai mekanisme yang berlaku, pihaknya akan menempuh penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
(Hadi)
